Dilema antara Rok dan Celana

Kak Daya, Ketua Kohati Badko yang paling kusegani kala aku menjadi Ketua Umum, pernah berkata padaku:
"Perubahan paling besar Pera  selama jadi Ketua umum adalah, Rok nya".

Saat itu aku protes dan berkata: "Aduh..kakak...masa cuma sesimpel itu sih?". Si Kakak hanya tertawa kecil dan menegaskan lagi.."Ya memang IYA"

Entah bercanda atau serius sang Kakak itu, tapi kusadari ada yang perlu diulas dibalik ucapan itu.

Antara Rok dan Celana
Kedua jenis pakaian ini memang jadi pergulatan pemikiranku selama beraktifitas.
Di Medan khususnya, perempuan menggunakan Rok panjang dan Jilbab yang cukup lebar adalah simbol penyerahan dirinya terhadap Islam. Kesadaran atau tingkat minat perempuan muslim terhadap pengkajian Islam, dapat dilihat dari cara berpakaiannya. Dan menggunakan Rok adalah salah satu cirinya.

Tapi begitulah uniknya beraktifitas di HMI. Anda tidak akan dipaksa sehingga harus berubah total cara berpakaian anda ketika masuk HMI. HMI lebih menghormati proses kesadaran. Berubah cara berpakaian juga memerlukan proses. Ketika aku masih baru masuk HMI, masih ada beberapa staf ketua bidang perempuan yang belum memakai jilbab. Tapi lihatlah ketika mereka menyelesaikan ke pengurusannya. Jilbab dan Rok dikenakan oleh seluruh pengurus yang HMI-wati. Dan tak lekang pasca kepengurusannya. Proses ke pengurusan benar-benar memberikan perubahan. Gaya berpakaian saja bisa berubah, apa lagi pemikiran. Begitulah yang terpancar dari setiap periodesasi di komsiariatku, Fakultas Teknik.

Nah...sebuah kesempatan aku bisa beraktifitas ke tingkat cabang. Disana Kohatinya begitu manis, berjilbab dan rok lebar. Egoku sebagai anak teknik, masih terbawa. Celana panjang adalah keseharian yang tak ingin kulepas. Jenis celana berbahan kain bukan Jeans. Aku tak suka memakai jeans karena mencucinya begitu merepotkan..berat. (hehe...memang mencuci pakaian adalah pekerjaan yang paling menyebalkan bagiku). Selain itu, kesan memakai jeans..lebih menonjolkan sikap perlawanan. Aku kurang suka, pakaian bagiku harus efisien. Jeans terlalu berat untuk beraktifitas. Itulah sebabnya antara Rok dan Celana jeans, aku lebih gandrung menggunakan celana panjang berbahan kain.

Bukannya aku anti memakai rok, tapi memang pakaian ini praktis untuk bergerak cepat, mengendarai sepeda motor tanpa khawatir tersingkap oleh angin, selain itu tugas kuliah yang kadang-kadang menuntut manjat-memanjat gedung untuk di survey. Jadilah aku membedakan diri dari pengurus kohati lainnya, dengan celana panjang dan sekali-kali tabung gambar di punggung ku. Khas anak teknik. Dan aku bangga.

Lalu ada tahap dimana aku harus berubah, tepatnya harus mampu menempatkan diri.
Memang saat menjadi Ketua Umumlah hal ini paling terasa dalam alam sadarku. Kegiatan eksternal Kohati, menuntut tugas ketua umum hadir sebagai simbol organisasi. Dan Rok memang jenis pakaian formal bagi perempuan. Perempuan dengan celana panjang cenderung dianggap kurang menghargai, bukan pakaian resmi perempuan. Entah kenapa lama-lama aku merasa minder jika kebetulan hadir dengan menggunakan celana panjang saat pertemuan organisasi-organisasi perempuan. Sudah merasa tidak nyaman. Akhirnya kurubah cara berpakaian ku. Toh...pakaian adalah selembar kain. Akulah yang harus mengendalikan pakaianku, bukan sebaliknya.

Memanglah berbeda pengaruh yang terasa ketika menggunakan rok dan celana. Rok cenderung memberikan kenyamanan dalam nuansa feminim. Lebih lembut dan elegan, tidak terburu dan ada wibawa disitu.
Begitulah aku dimasa jadi ketua umum. Rok menjadi keseharian ku. Untuk pelengkapnya, sepatu dengan hak sedang agar lebih berwibawa dalam berjalan. Kaus kaki tentu saja tak bisa dilepaskan. Sepatu tanpa kaus kaki seperti memamerkan keseksian bagian kaki. Juga kesan tak formal menjadi muncul lagi.
Seorang teman instruktur bilang, "Bersepatu tanpa kaus kaki sama saja dengan kaki kuda".

Dua tahun menjadi ketua umum, selama itu pula aku membiasakan diri dengan cara berpakaianku. Nyaman rasanya ketika orang lain lebih menghormati kita karena cara berpakaian.

Lalu usai dari jabatan ketua umum, perlahan aku harus merubah lagi keseharianku berpakaian. Kali ini memang tuntutan pekerjaan yang menuntut gesit. Memakai rok saat mengawasi rumah-rumah yang sedang dibangun aku akan sibuk menjaga rok dari kaitan paku kayu, dari pada menjalankan tugasku. Maka Celana panjang jadi pilihanku kembali.

Tetap aku menggunakan Rok, pada saat-saat jenis pakaian ini memang dibutuhkan, atau karena ingin merasakan sensasi feminimnya kembali. Saat acara resmi, pengajian, atau saat ketika adik-adik memanggil kembali menjadi pemateri. Aku akan seupaya mungkin menggunakan Rok.
Seperti Dokter dengan jas putihnya, Sepeti tukang las dengan pakaian lasnya, seperti PNS dengan seragam dinasnya...seperti itulah pakaian digunakan. Gunakan pada tempatnya, agar kita lebih di hormati karena kita juga menghormati tempat kita berada, dan tentu saja..yang utama harus sesuai rambu-rambu berpakaian yang telah ditegaskan Al-Quran.

*****
aih...kakak...aku tetap gak terima, kalau perubahan terbesarku selama jadi ketua umum cuma sekedar Rok.

Egyptian Feminism in a nationalist century

By Margot Badran



The 20th century has been one full of national and social challenges. Margot Badran maps Egyptian women’s struggle for liberation

Feminism had already been born in Egypt when the twentieth century dawned, but it was still an unnamed infant. Its mothers were women whose lives spanned the nineteenth and twentieth centuries —women of the middle- and upper-classes who realised that the benefits of modernity and the possibilities for new lives that it held were not the same for them as for men of similar circumstances. As the twentieth century unfolded, a new awareness about what it meant to be "female" took root.


The state granted women the right to vote and run for parliament in 1956. Here, Rawya Attiya, in military garb, canvassing the support that would make her Egypt’s first female parliamentarian (1957)

Huda Sha’rawi meeting with women from various Arab countries. The Egyptian Feminist Union also promoted the cause of Arab women


Huda Sha’rawi, right, with Saiza Nabarawi at a women’s conference in Rome after they had removed their veils

The story of Egyptian feminism is the story of feminism in a nationalist century. How could it be otherwise? The first half of the century was marked by a fierce anticolonial struggle; the second half in constructing a new, more independent nation. During the course of the century, women have given shape to a newer, modern identity —a new way of thinking, a new mode of analysis and a new guide for everyday and collective political activism. Women articulated feminism within the discourses of both Islamic modernism and secular nationalism. Feminist foremothers, like Aisha El-Taimuriya, Warda El-Yaziji and Zainab Fawwaz, gave expression to the emergent "feminist consciousness" in their poetry, essays and tales. Aisha El-Taimuriya wrote in 1894: "Oh, men of our homelands, Oh you who control our affairs, why have you left women behind?"
Women’s feminism gained its initial entry into public space legitimised largely as a vital nationalist force. The first two decades of the century saw a discrete social feminism, but in the next three decades, feminism grew into a forceful political movement.

After the 1952 Revolution, feminism was silenced as an independent public discourse while the state undertook to determine citizens’ rights within the framework of Arab socialism. In the 1970s a second feminist wave emerged, becoming a vibrant force in the 80s, as public space reopened to plural voices. By the 1990s, women of a new generation were shaping a third feminist wave and beginning to rethink the feminist turath and where feminism might be taken in the future.

The opening years of this century constituted a moment of discreet public feminist activism as women of the upper- and middle-classes began to exit the confines of domestically-centered life. From the turn of the century until the end of the second decade, women judiciously entered the public space to collectively engage in various modes of social feminism, either as individual pioneers or as women engaged in collective pursuits.


Na’ima El-’Ayyubi

Nabawiya Musa
The year 1909 was a landmark in Egyptian feminism, witnessing a number of firsts. The field of education was marked by two important advances: First, Nabawiya Musa sat for the state secondary school examination and passed with flying colors —the first girl to do so and the last allowed to by the colonial education authorities until after Egypt’s quasi-independence in 1922. Second, in answer to demands from women, special lectures were held by and for women at the new Egyptian University. Newly educated middle-class women, such as Nabawiya Musa, Malak Hifni Nasif, Mai Ziyada, and Labiba Hashim were the speakers. In other sectors, women founded the first secular philanthropic association, the Mabarrat Muhammad Ali, to bring health and medical services to poor women and children. Malak Hifni Nasif, under the pseudonym Bahithat Al-Badiya, published a collection of her essays, articles, and public speeches in a book called Al-Nisa’iyat (Feminist Texts), which examined the challenges and potentials for women as they entered into national life and public space.
As they were staking out new lives for themselves in society, women began to formulate a coherent agenda for their advancement. At the Nationalist Congress that convened in Heliopolis in 1911, Malak Hifni Nasif seized the opportunity to issue the first set of feminist demands. These included women’s right to all forms and levels of education, the right to work in the occupations and professions of their choice and the right to participate in congregational prayer in mosques.

Women’s nationalist militancy in the period from 1919 to 1922 became the bridge from what was a mainly invisible social feminism to a highly public and organised collective feminism. Women went out in public protest for the first time when they mounted a demonstration on 16 March 1919, joining the entire nation in decrying the continued British colonial occupation and demanding national independence. While upper-class women went out in organised demonstrations, women of the popular classes joined the more spontaneous public protests. It was women "of the people" who became martyrs to the cause, like Hamida Khalil, who was shot by colonial police in front of the Al-Hussein Mosque.


Malak Hifni Nasif
Nabawiya Musa exhibited a different defiance. As the director of the Wardiyan Women Teachers’ Training School in Alexandria (a first for an Egyptian woman), she refrained from participating in street demonstrations in order not to risk the closure of her school. She answered back in 1920 when she published a bold feminist nationalist treatise, Al-Mar’a wal-’Amal (The Woman and Work), insisting that "directing women towards education and work is the best service we can render this country we are ready to die for."
During the period of intensified nationalist militancy to end British occupation, men welcomed the participation of women in the nationalist movement. The Wafdist Women’s Central Committee helped widen the base of support throughout the country and rendered vital services. However, after quasi-independence was declared in 1922, women were treated as second-class citizens. Although the Constitution of 1923 declared all Egyptians equal, a new electoral law subsequently granted the right to vote to men only.

Women saw that they would have to organise their own liberation movement at this crucial moment, when the new nation was itself being shaped. Huda Sha’rawi led women in founding the first explicitly feminist organisation, Al-Ittihad Al-Nisa’i Al-Misri (the Egyptian Feminist Union). The Egyptian Feminist Union (EFU), in conjunction with the Wafdist Women’s Central Committee, produced a comprehensive list of demands, including women’s full political rights, women’s educational and work rights and reform of the Muslim Personal Status Law. Girls from the New Woman Society workshop placarded the demands at the gates of the new parliament when it opened in 1924.


Suhair El-Qalamawi
The EFU founded the journal l’Egyptienne in 1925 under the editorship of Saiza Nabarawi and 12 years later, Al-Misriya, first under the editorship of Fatma Ni’mat Rashid and later Eva Habib El-Masri. Endeavouring to reach out to a new generation of feminists, the EFU organised a junior group called the Shaqiqat in 1933. Among its members were Hawwa Idris, a niece of Huda Sha’rawi, who would later become a long-time EFU activist and set up a daycare center for working mothers. Other junior feminists included Amina El-Said, who would become a pioneering journalist at Dar Al-Hilal, and Suhair El-Qalamawi, who would break ground as a university professor. Zainab El-Ghazali, a future Islamist leader, joined the EFU in 1935, but left a year later to form the Muslim Women’s Society, intent to struggle for women’s liberation and national liberation within an Islamic framework.

Zainab El-Ghazali
The era between 1920 and 1950 witnessed many feminist achievements. The first state secondary school for girls, the Shubra School, with a curriculum equal to that of the boys’ schools was opened in 1925. Women gained entry to the university in Egypt in 1929. Suhair El-Qalamawi became the first woman to earn a Ph.D. in Egypt in 1941 and went on to teach in the Department of Arabic Literature at Fuad I University. Duriya Shafiq became the first Egyptian woman to receive a doctorat d’état from the Sorbonne. Hilana Sidarus, who had been among the first group of Egyptian women to be sent on scholarship abroad to study medicine, became the first Egyptian director of the Kitchner Memorial Hospital and later established a long and successful private practice. Na’ima El-’Ayyubi, the first woman to graduate in law from Fuad I University, later became the first Inspector of Women’s Work in the new Labor Office.
Although women could claim many successes, the largest disappointment to feminists was the failure to win significant reform in the Muslim Personal Status Law, especially regarding the curbing of polygamy, control of men’s easy access to divorce, and enabling women to initiate the dissolution of marriage. No amount of Islamic reformist arguments could win the day for them. Throughout the twentieth century, reform of the Personal Status Law would be the most contentious issue in Egyptian feminism.


Hilana Sidarus
In the 1930s and 40s, the Egyptian Feminist Union reached other Arab women. At the height of the Arab Revolution of the 1930s in Palestine, the EFU overcame great obstacles put in the way by colonial authorities to convene the Conference for the Defence of Palestine; once again demonstrating the tight mesh of nationalism and feminism. Faika Muddaris from Syria insisted: "In order to achieve our nationalist task, we should not rely only on kings, presidents and other male leaders, but likewise upon women." Zainab El-Ghazali, who joined forces with the feminists, declared: "In past time, as today, the woman has called for peace and has raised the banner of right to defend the land and its dignity."
Anticipating a postwar world, the EFU spearheaded the Arab Feminist Conference in 1944. The liberation of Palestine and the liberation of women were at the top of the agenda, as was the cause of Arab unity. Later, when the Arab League was formed and there were no women among the delegations, Arab Feminist Conference President Huda Sha’rawi told the men: "You have widened the gap between yourselves and your women by deciding to build your new glory alone. The League is but half a league —a league of half the Arab people." The Arab Feminist Conference gave birth to pan-Arab feminism, creating the Arab Feminist Union that still exists today.

In the 1940s, women moved to widen the societal base of feminist activism, giving birth to a new populist feminism. Feminist organisations and organisers proliferated. Fatima Ni’mat Rashid, Duriya Shafiq, and Inji Aflatun appeared on the scene as leaders of three different strands of this new populism. Fatma Ni’mat Rashid created the first women’s political party called Al-Hizb Al-Nisa’i Al-Watani (The National Feminist Party), in 1941. Establishing close links with the Workers and Peasants Parties, the NFP adopted a broad agenda of economic and social reforms. However, its main purpose was to accelerate the campaign for women’s political rights. The NFP did not survive more than a year.


Duriya Shafiq
Duriya Shafiq undertook a more dynamic feminist initiative. She created Ittihad Bint Al-Nil (the Daughter of the Nile Union) in 1948, having paved the way by the three journals she had previously founded. The Bint Al-Nil movement was the first feminist movement to establish a broad base throughout the country. It opened literacy centres and hygiene programmes for poor women in numerous provincial towns. It also placed the vote for women at the forefront of the activist agenda.
Duriya Shafiq became Egypt’s most militant suffragist and the leader in the final round of the battle for women’s political rights. When she saw that forceful argumentation alone (of the kind the liberal feminists made) did not carry the weight necessary, she resorted to more radical tactics. In 1951 she led a women’s march to the Parliament and a three-hour sit-in. She later conducted a hunger strike in a final push for women’s political rights and also engaged in debates with the Islamic establishment, objecting to fatwas saying that women should not vote.


Inji Aflatun
In this postwar period, with the international rise of the Left and the mounting anti-imperialist struggles as countries of Africa and Asia fought to gain national independence, a more radical strand of populist feminism was in the making in Egypt. Young socialist feminist Inji Aflatun helped found Rabitat Fatayat Al-Jam’ia wal-Ma’ahid (The League of Young Women of the University and Institutes) in 1945, which student leader Latifa El-Zaiyat joined. Later, when the League was closed down in a drive to suppress the Left, socialist feminists created the Jam’iya Al-Nisa’iya Al-Wataniya Al-Mu’aqqata (The Provisional Feminist Association). Inji Aflatun was the first woman from within the Egyptian Left, which accorded no space to discuss women’s liberation, to link class and women’s oppression and to connect the two to imperialist exploitation. She elaborated her arguments in two books: Thamanun Milyun Imra’a Ma’na (Eighty Million Women with Us) and Nahnu Al-Nisa’ Al-Misriyat (We Egyptian Women), published in 1948 and 1949 respectively.
The women’s peace movement became a major site for the expansion of populist feminism as women came together in a broad coalition to fight for the final expulsion of British troops from Egypt. In 1950, veteran EFU feminist Saiza Nabarawi (then moving to the left, a lone example of the radical future of liberal feminism) and younger feminists, including Inji Aflatun and Widad Mitri, formed the Harakat Ansar Al-Salam (the Friends of Peace Movement). When violence broke out in the Canal zone in 1952, women across the political and ideological spectrum from socialist feminist Inji Aflatun to liberal feminist Hawwa Idris to Islamist Zainab El-Ghazali, joined ranks to form the Al-Lajna Al-Nisa’iya lil-Muqawama Al-Shabiya (the Women’s Committee for Popular Resistance).

With the 1952 Revolution, women’s independent public militancy was about to come to an end. The new state granted women the vote in 1956, 32 years after feminists had made their first demands for suffrage. The same year the government forced the closure of the Egyptian Feminist Union (as it did all independent organisations). It was allowed to reconstitute itself as a social service organisation under a new name, the Huda Sha’rawi Association.


Amina El-Said
The major exception to the rule of the public silencing of feminists was Amina El-Said, who had come of age during the time of the EFU-led movement. While still a student she used to write and give speeches in Arabic for the feminist organisation. In 1954 El-Said founded a mass circulation magazine for women called Hawwa (Eve) published by Dar Al-Hilal. She became a member of the board of the Press Syndicate and later, vice-president. El-Said tried to integrate the liberal feminist vision into the socialist state’s "gender-neutral" project for the mobilisation of citizens. She deplored the inequities of the Muslim Personal Status Code. She decried the double burden put on women who had taken up new jobs provided by the state, only to realise how the state had failed to help these working women meet their childcare needs. The socialist state’s extension of educational and work opportunities across lines of class and gender would later lead to unintended consequences.

Nawal El-Saadawi
In the 1970s, with the start of the era of infitah (open-door) capitalism and the announcement of democratic "pluralism," feminists and other suppressed groups once again surfaced. Women who had been the beneficiaries of the socialist programmes of the previous state emerged on the scene to create a new feminist wave. At the forefront of the new feminist resurgence was Nawal El-Saadawi, who had graduated as a medical doctor in 1955. Through her medical practice she observed women’s physical and psychological problems and connected them with oppressive cultural practices. She also linked patriarchal oppression, class oppression and imperialist oppression. In 1972 she published Al-Mar’a wa Al-Jins (Woman and Sex), confronting and contextualising various aggressions perpetrated against women’s bodies, including female circumcision. The book, which became a foundational text of second-wave feminism, cost her her job in the Ministry of Health.

Aisha Ratib
The 1980s saw the consolidation of various associations and groupings. Nawal El-Saadawi led women in founding the Jam’iyat Tadamun lil-Mar’a Al-’Arabiya (the Arab Women’s Solidarity Association) in 1985. AWSA provided a forum for debating gender issues and organised several international conferences. In 1982 women who had joined forces in Mansura to protest the Israeli invasion of southern Lebanon went on to publish a feminist journal called Majallat Bint Al-Ard (Daughter of the Earth Magazine). The group coalescing around the new journal also began to work with women in surrounding villages to help them better their everyday lives. In 1986 a group formed around the Majallat Al-Mar’a Al-Jadida (The New Woman Magazine) and began to help ordinary women deal with health issues and legal aid and to assist them in income-generating projects.

Aziza Hussein
Feminists also began organising themselves around human rights and legal literacy. In 1987 a group of women and men founded Rabitat Al-Mar’a Al-Arabiya (the Alliance for Arab Women), headed by women’s development specialist Huda Badran. The organisation focuses on women’s political and legal rights. Other professional women also brought their experience to bear in the service of women’s legal needs. Prominent lawyers, journalists, government officials, and NGO leaders, including Mervat El-Tellawi, Magda El-Mufti, ’Aziza Hussein, Inji Rushdi, Saniya Salih, Awatif Wali and Muna Zulfiqar formed the Communication Group for the Enhancement of the Status of Women. To help women take advantage of the existing laws in their favour, they published a pamphlet called Legal Rights of the Egyptian Woman: Theory and Practice in 1988.

Muna Zulfiqar
In 1985 when the revised Muslim Personal Status Law of 1979 (the first major revision since 1929) was revoked, feminists formed a broad coalition constituting the Lajnat Al-Difa’ ’an Huquq Al-Mar’a wal-Usra (the Committee for the Defence of the Rights of the Woman and the Family), which successfully fought for the reinstatement of the law (albeit in a slightly modified form). Although the rescinding of the law was part of a larger political battle that transcended issues of personal status, the regulation of family life would prove the most contentious and least satisfactorily settled feminist issue during the century.

Huda Badran
Feminists paid renewed attention to issues of women’s health and sexuality when Cairo hosted the International Conference on Population and Development in 1994. Although female circumcision, now called female genital mutilation, had been a feminist issue in the 1970s, there was now an intensification of the campaign against this continued, and even rising, practice. Veteran activist Marie Assad headed the Quwwat Al-’Amal lil-Munahaddat li Khitan Al-Banat (the Task Force to Fight the Circumcision of Girls) composed of a broad base of professional and activist women of different generations.
As the twentieth century draws to a close, feminism is taking multiple shapes. Feminist activism is dispersed throughout civil society. This de-centered feminism is being expressed in the context of a massive proliferation of NGOs and at a moment when the pragmatic takes precedence over the ideological. Nationalist feminism, as an ideology, seems to have run its course. Feminists are now operating in local and global spaces as the two increasingly intersect, challenging and redefining each other. As we bid farewell to feminism in the nationalist century and mark the achievements of its leaders and pioneers, it seems that feminism in a new paradigm will appear with the new millennium.

Font: Al-Ahram Weekly
30 Dec. 1999 - 5 Jan. 2000 Issue No. 462

Sang Pencerah dari sudut feminis dan penikmat film

Sang Pencerah : Dari sudut Feminis

Ketika adikku sedang bermurah hati mentraktirku nonton film ini, entah kenapa secara spontan terbayang kekhawatiran pada penggambaran posisi perempuan di film ini. Dari judul, dan promosi film ini, terdengar amat bagus. Apalagi berkenaan dengan tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Bisakah Hanung Bramantyo menyeimbangkan posisi perempuan bukan sekedar pelengkap penderita?.


Perempuan hampir di semua segi kehidupan selalu menjadi manusia kelas dua atau aktor figuran. Sampai-sampai catatan sejarah seolah adalah milik lelaki atau "his-story". Dan pemahaman agama punya pengaruh besar dalam menempatkan perempuan di posisi ini. Tidak ada nabi perempuan bukan?.Dengan berkembang pesatnya media informasi, juga seperti senjata bermata dua bagi kaum perempuan. Satu sisi semakin mendiskriminasi, satu sisi lagi menjadi alat untuk memberi pencerahan. Media Hiburan seperti film, sering pula menempatkan perempuan pada label yang cenderung negatif.


Awalnya peran Siti Walidah muda_istri Kyai Ahmad Dahlan_memang terlihat seperti perempuan kebanyakan, yang jatuh cinta pada lelaki. Kemudian impiannya terwujud dengan mudahnya, karena memang kedekatan keluarganya dengan Muhammad Darwis yang kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Menikah dan memiliki dua anak lalu sibuk mengurusi rumah tangga. Dalam tahap awal perjuangan Ahmad Dahlan, sang istri tidak begitu terlihat sikapnya dalam bentuk pendapat.


Was-was semakin menjadi ketika, Siti Walidah menolak permintaan abangnya untuk menasehati suaminya yang dianggap mulai mengkhawatirkan. Dengan tegas Siti Walidah berkata, "Sebagai istri, yang benar bagi saya adalah mendukung suami saya". Ups....bener sih, tapi....gak selamanya juga kaleee..


Namun ternyata dugaanku salah ketika Ahmad Dahlan terpuruk dalam putus asa. Disinilah peran sang Istri cukup besar untuk meluruskan kembali Ahmad Dahlan pada cita-citanya semula. Ketika Dahlan goyah dan merasa harus seperti Kiai kebanyakan, Siti Walida malah berkata, "jika kamu seperti mereka, mungkin saya tidak akan pernah mengenal calon suami saya".wah...ternyata Siti Walidah_si gadis remaja yang diam-diam mengamati Dahlan dari balik jendela_ jatuh hati karena Dahlan muda yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pemuda kebanyakan. Mampu melihat permasalahan ummat dan berusaha menolong membersihkan ajaran Allah dari pengaburan mistik dan fanatisme. Dan Siti Walidah ada disamping Dahlan untuk mendukung, membantu suaminya untuk menegakkan ajaran Allah di Kauman. Nah..inilah sebenarnya prinsip taat kepada suami. Taat kepada suami dalam kerangka menegakkan Dhinullah. Berumah tangga dengan tujuan menyebarkan Islam seluas-luasnya. Menyebarkan Rahmatanlilalamin bagi umat manusia.


Lega akhirnya..


Sang Pencerah : Kritik pada Islam dulu hingga Sekarang.

Nah, tentang film ini sendiri, membuat kekagumanku kepada Muhammadiyah semakin besar. Beginilah senyata-nyatanya Islam telah berkontribusi besar bagi Indonesia. Walau kemudian ada pendapat bahwa ormas ini cenderung terjebak dalam penciptaan ritual baru, jika kita menonton film ini, Hanung Bramantyo merefresh kembali latar belakang dan semangat Kyai Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Islam yang universal, rahmatanlilalamin, tanpa kekerasan, jauh dari mistisme, pengkultusan dan tidak terjebak pada ritual. Perhatikanlah dialog-dialog konsultasi seputar ritual Islam kepada Kyai Ahmad Dahlann. Ketika di tuduh melarang untuk membaca Yasin, Kyai Ahmad Dahlan berkata " saya hanya tidak ingin terjadi pengkultusan surat Yasin, ada banyak surat dalam Al-Quran yang juga harus kita baca, dan sama istimewanya". Ketika dihujat karena dianggap meniadakan tahlil, Kyai Ahmad Dahlan berkata bukan melarang, tapi tak seharusnya juga membaca tahlil keras-keras hingga menganggu tetangga. Pendapatnya ini diikuti juga dengan hadist Rasullullah. Opini Kyai Ahmad Dahlan Selalu logis dan berdasarkan Quran dan Sunnah Rasululluah. Nah, kalau sudah pakai rujukan Quran dan Hadist Rasulullah, Muslim mana pula yang berani menolaknya?. Satu lagi yang penting, Kyai Ahmad Dahlan menyampaikan segala sesuatu dengan cara yang santun, tanpa kekerasan.


Oh ya...ketakutan pada produk kafir juga diangkat di film ini. Ketika Kyai Ahmad Dahlan menggunakan peta untuk memperbaiki arah kiblat, dia dipatahkan dengan pendapat, hati-hati dengan buatan orang-orang kafir. Ketika Kyai Ahmad Dahlan merubah cara berpakaiannya ala Barat dan memakai sendal, dia pun dituduh kafir. Juga ketika dia mendirikan madrasah dengan menggunakan kursi dan meja dituduh kafir karena menggunakan produk orang kafir. Aih...ini bisa jadi refleksi buat yang senang kafir mengkafirkan. Agama Islam bukan persoalan penampilan.


Adegan yang paling kusuka adalah ketika seorang murid Ahmad Dahlan protes pada gurunya, karena sudah empat kali membahas Surat Al Mu'minin. Yaitu perintah tentang membantu orang miskin. Dengan tenangnya sang Guru menjawab, "sudah berapa banyak orang miskin yang sudah kamu bantu?". Sang Murid hanya terdiam dan kemudian tertunduk malu.Ya...bukankah begini kajian-kajian agama kita?. Ada yang sebatas membaca Quran saja. Setiap pengajian lebih banyak membahas soal tajwid membaca Quran. Dan kemudian berlomba-lomba menjadi Qori terbaik. Penghapal Quran terbaik. Tapi esensi, nilai sesungguhnya, dari mengaji Al-Quran adalah memahami dan melaksanakannya. Kalau semua pengajian lebih pada tujuan ini, alangkah indahnya Islam. Tentulah Jannah dunia itu benar-benar terwujud dan dirasakan umat Islam.


Tentu ada hal yang terasa terlalu klise di film ini. Misalnya, Kenapa Raja Hamengkubowono begitu mudahnya memberi ijin pada Muhammadiyah?. Kemudian yang paling konyol, kesalah pahaman Penghulu Masjid Gede yang tidak memberikan ijin Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, hanya karena salah membaca, "presiden" menjadi "residen". Hehehe...benarkah demikian?. Kalau ya, benar-benar amat menggelikan. Film ini membuat pertanyaan baru usai menontonya. Benarkah gelapnya Islam sebelum Ahmad Dahlan hadir, adalah karena Syekh Siti Jenar?. Kenapa kemudian Muhammadiyah berkembang pesat di Sumatera Barat?. Lalu kenapa terjadi perseteruan NU dan Muhammadiyah?. Hmm..sebagai orang diluar Muhammadiyah, film ini membuatku semakin penasaran membaca sejarah. Ada yang bisa menjelaskan?


Dan terakhir, Indonesia sangat butuh film seperti ini lebih banyak lagi. Semoga semakin banyak yang seperti Hanung Bramantyo ya...klo bisa Sinetron-sinetron TV juga bisa berbenah seperti kualitas film ini.


------------------------------------------------



NB:

Tulisanku kali ini adalah kado untuk Milad Kohati.

Kutipan kata-kata dalam film mungkin tak sepenuhnya tepat, tapi itulah makna yang kutangkap.

Amerika Berlomba Membuat Sejarah: Perebutan Antara Ras dan Gender

Penulis: Gadis Arivia

Konvensi Partai Demokrat ditutup oleh Barack Obama pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan pidato yang mengguncang rakyat Amerika. Stadium Denver yang megah menghadirkan 85.000 pendukung Barack Obama. Para pendukung ini sebelumnya telah disuguhkan oleh pidato-pidato yang bersejarah mulai dari Michelle Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, Al Gore (bekas wakil presiden dan pemenang hadiah nobel) serta banyak tokoh-tokoh inspiratif lainnya seperti Joe Biden, calon wakil presiden Obama. Konvensi ini bertepatan dengan ulang tahun yang ke-88 hak perempuan untuk memilih dan ulang tahun yang ke-45, mengenang tokoh pergerakan hak-hak sipil, pejuang anti rasisme, Dr. Martin Luther King.

Malam itu malam yang indah khususnya bagi keturunan Afrika-Amerika yang dengan terharu melihat Obama berdiri di atas podium menguraikan pendapatnya tentang apa yang disebut Amerika di abad ke-21. Amerika menurut Obama sedang berubah (change), hendak menghentikan cara-cara politik masa lalu yang tidak memihak rakyat, memperkuat ekonomi kelas menengah dan memperjuangkan kesehatan universal agar kesehatan terjangkau untuk semua kalangan. Obama memaparkan latar belakang keluarganya yang sederhana, diasuh oleh orang tua tunggal (ibunya), mendapatkan beasiswa hingga ke Harvard dan menampik pekerjaan menjadi pengacara top, lalu, memilih bekerja di LSM di Chicago untuk orang-orang miskin dan kini menjadi kandidat presiden Amerikan pertama yang berkulit hitam, ”inilah yang disebut dengan the American dream!,” Obama berkata lantang. Baik Obama dan Michelle berterima kasih kepada Amerika yang telah memungkinkan mereka (anak dari keluarga latar belakang
biasa) bisa mengenyam pendidikan terbaik sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi pada negaranya. Inilah sebabnya ia mau dan siap menjadi pelayan rakyat, bekerja untuk rakyat untuk masa depan Amerika.

”It’s time to change America. We Democrats have a very different measure of what constitutes progress in this country. We measure progress on how many people can find a job that pays mortgage; whether you can put a little extra money away at the end of each month so you can someday watch your child receive college education. We measure the strength of our economy not by the number of billionaires we have or the profits of the Fortune 500, but by whether someone with a good idea can take a risk and start a new business, or whether the waitress who lives on tips can take a day off and look after a sick kid without loosing her job-an economy that honors the dignity of work”.

Baginya, pemerintah harus bekerja untuk rakyat dan bukan menghambat rakyat. Baginya pemerintah harus menolong rakyat dan bukan menyakiti rakyat. Amerika menurutnya adalah negara besar yang harus bebesar hati menghentikan perang irak. Namun sebagai kepala pemerintahan ia akan menjamin keamanan rakyatnya, membela negaranya dari segala ancaman, memberantas al-Queda dan Taliban di Afghanistan serta menghentikan pembuatan senjata nuklir di Iran dan agresi Rusia. Ia menjanjikan semua itu tentunya bukan dengan gaya koboi George Bush, melainkan dengan upaya diplomasi. Ia berjanji:

”I will restore our moral standing, so that America is once again the last, best hope for all who are called to the cause of freedom, who long for lives of peace, and who yearn for a better future.”

Pidato Obama menggugah hadirin kaum muda yang bangga dengan cara Obama melihat dunia, mereka adalah generasi X yang telah bercampur baur berbagai ras, generasi ipod dan apple, memiliki nilai-nilai abad ke-21 yang inklusif dengan bermacam-macam agama, berbicara berbagai bahasa dan memiliki orientasi seksual yang bebas. Hingga detik ini Obama mampu meraih hati generasi muda dan menimbulkan kebanggaan masyarakat keturunan Afrika-Amerika. Bagaimana dengan perempuan?

Obama sadar bahwa ia harus merebut pendukung Hillary, bukan hanya itu, istrinya pun pemerhati isu perempuan dan ia memiliki dua anak perempuan yang tentu harus menjadi pertimbangannya. Maka di dalam pidatonya tak lupa ia menyebutkan ibunya yang berjuang setiap hari, bekerja keras dan hanya istirahat 3 jam sehari demi memenuhi kebutuhan biaya Obama dan adik perempuannya. Ia tak lupa menceritakan neneknya yang bekerja sebagai sekretaris rendahan yang tak dapat masuk pada level manajemen hanya karena dia perempuan. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka. Ibu Obama telah tiada, meninggal karena kanker dan tanpa jasa neneknya ia tak akan berdiri di atas podium malam ini. Ia berkata lirih:

”She’s the one who taught me about hard work. She’s the one who put off buying a new car or a new dress for herself so that I could have a better life. She poured everything she had into me.”

Obama mengajak para laki-laki muda dan tua serta para suami untuk ikut bertanggung jawab pada ketidakadilan, ikut membangun hidup yang lebih baik bagi perempuan, bagi istri mereka dan bagi anak-anak perempuan mereka. “Now is the time to keep the promise for equal pay of equal day’s of work, because I want my daughters to have the exact same opportunities as your sons.”

Puaskah perempuan Amerika dengan pernyataan Obama ini? Para perempuan yang selama ini ”cool” saja terhadap Obama kini mulai mengembangkan senyum, kini mulai berteriak gembira dan juga menitikkan air mata.

Obama telah berhasil merebut hati perempuan yang menjadi pemilih penting dalam pemilu nanti. Ia pun kelihatan senang dan penutupan Konvensi Partai Demokrat berlangsung sukses dengan kembang api dan pita-pita merah-putih-biru bertebaran di langit. Tanda sukses untuk menang melawan McCain di depan mata, siapa yang akan bisa menyainginya? Ia memiliki karakteristik yang unik; muda usia, ras campur, berasal dari latar belakang sederhana namun berhasil meraih pendidikan tinggi dan sekarang berhasil memenangkan pemilih perempuan serta memiliki calon wakil presiden, Joe Biden, yang berpengalaman, berumur matang dan dekat dengan politik Washington.

Namun tunggu dulu, jangan terlalu cepat senang dulu. Bukanlah politik Amerika bila tak ada drama menegangkan bak di film-film Holywood. Belum sehari kesuksesan Konvensi Partai Demokrat dirayakan oleh media, keesokan harinya McCain mengumumkan calon wakil presidennya. Pengumuman McCain mengagetkan kubu partai Demokrat. Mereka tidak menyangka McCain memilih Sarah Palin, perempuan berumur 44 tahun, gubernur Alaska. Artinya, ia muda namun memiliki pengalaman eksekutif, lebih dari pengalaman Obama yang hanya mengenyam beberapa tahun sebagai senator.

Pengumuman ini menjadi ”headline” di hampir semua stasiun TV. Apalagi mengingat McCain berusia 72 tahun maka penunjukkan Sarah menjadi penting, bisa saja ia menjadi presiden Amerika Serikat. Sekilas tampak penyesalan di kubu Partai Demokrat yang tidak memilih Hillary sebagai kandidat presiden mereka atau wakil presiden untuk Obama. Apalagi Sarah tampil menyakinkan dengan menyebutkan bahwa ia mengikuti jejak Geraldine Ferraro yang menjadi kandidat wakil presiden di tahun 1984 dan Senator Hillary Clinton yang telah membuat sejarah meraih 18 juta pemilih”, Sarah menambahkan dengan berapi-api:

”But it turns out the women of America aren’t finished yet and we can shatter that glass ceiling once and for all.”

Sarah memberi signal bahwa ia siap menjadi harapan perempuan Amerika. Sebuah signal yang diharapkan McCain dapat mengambil simpati pemilih Hillary dan mengantarnya menjadi presiden Amerika. Sarah pun digambarkan sebagai gubernur Alaska yang tegas berhasil memberantas korupsi di daerahnya dan berani mengambil keputusan untuk melakukan pengeboran minyak agar Amerika tidak tergantung lagi dengan negara-negara asing. Ia pun berani menentang politikus-politikus Washington DC.

Foto-foto Sarah di CNN menunjukkan ia paham soal permasalahan perang Irak, ia berfoto dengan para tentara, dan pembahasan Irak bukan saja dalam tingkat wacana baginya, tapi lebih personal dan riil, karena anak laki-lakinya mempertaruhkan nyawanya di Irak sebagai serdadu Amerika Serikat. Sarah pun seorang ibu yang berdedikasi, memiliki 5 anak dengan bayi yang berpenyakit ”down syndrome”.. Namun, ia tetap gigih berkarier dan sukses sekaligus sebagai gubernur dan ibu bagi anak-anaknya.

Sarah memulai karier politiknya secara unik dari peran seorang ibu yang aktif di kegiatan-kegiatan sekolah anak-anaknya. Ia terlibat dalam organisasi orang tua murid, lalu menjadi walikota di kota kecil Wasilla di Alaska dan kemudian merebut kursi gubernur Alaska pada tahun 2006. Latar belakang Sarah tidak berbeda jauh dari Obama, kedua orang tuanya juga berasal dari kalangan sederhana, hanya guru Sekolah Dasar. Bagi McCain inilah yang disebut the American dream, bahwa bukan saja Sarah datang dari keluarga biasa tapi ia seorang ibu rumah tangga yang dapat dengan gigih menjadi orang nomer satu di Alaska.

Hingga saya menulis artikel ini, fenomena Sarah Palin terus dibicarakan dan dibedah oleh media Amerika dan organisasi-organisasi feminis di Amerika. Partai Republik merasa bangga dengan pilihan mereka dan menganggap ini strategi yang cerdas untuk memenangkan pemilu karena akan merebut simpati perempuan.

Benarkah?

Organisai perempuan terbesar Amerika, NOW (National Organization of Women), pada pukul 14.00, tanggal 29 Agustus 2008, segera mengeluarkan pernyataan bahwa tidak semua perempuan berjuang untuk hak-hak perempuan. Perjuangan perempuan harus dibuktikan dengan tindakan dan kerja keras. Calon wakil presiden McCain, Sarah Palin, meskipun seorang perempuan memiliki pandangan konservatif tentang perempuan. Sarah Palin menurut organisasi ini penentang pro choice (hak perempuan untuk memilih tindakan aborsi). Ia sama sekali berbeda dengan Hillary Clinton yang memang terbukti bekerja untuk memajukan perempuan di Amerika dan di sekeliling dunia. Bahkan Senator Joe Biden, calon wakil presiden Obama, juga telah terbukti banyak mendukung gerakan perempuan. Biden adalah orang yang mengoalkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. NOW mengingatkan bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan bukan berarti semata-mata memiliki jenis kelamin perempuan tapi
lebih dari itu, membuktikan secara nyata dukungan dan kerja untuk kemajuan perempuan.

Apakah Sarah Palin telah melakukan hal tersebut? NOW pesimis. Meskipun demikian nyata benar dari hasil polling, pilihan McCain memilih Sarah Palin sebagai calon wakil presiden berjenis kelamin perempuan telah mulai membuahkan hasil yang positif buat McCain.

Emansipasi dan perempuan berpoltik itu BEDA!

Dukung mendukung perempuan di dunia politik jangan sekedar melihat lingkup relasi perempuan dan lelaki saja. Terlalu sempit,dan hanya akan menjadi debat kusir padahal solusi sebenarnya adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik di kedua pihak.

Relasi perempuan dan laki-laki akan sangat berbeda jika di bahas dalam konteks politik & demokrasi, dimana banyak kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di tentukan.

Perempuan di politik sangat penting karena : Bicara demokrasi adalah bicara perwakilan kepentingan. Tak masuknya kepentingan setengah masyarakat (perempuan) menghasilkan kebijakan yang timpang dan ujung-ujungnya tak nyaman bagi kedua pihak (laki-laki dan perempuan).

Banyak contoh kebijakan yang tak mengakomodasi kepentingan perempuan tapi mengorbankan perempuan.

Contoh paling jelas adalah, kebijakan pemaksaan alat kontrasepsi pada perempuan. Ketika sebuah kebijakan mengakibatkan lingkungan hidup rusak, kelompok yang paling rentan adalah perempuan dan anak (lihat saja daftar korban jika terjadi bencana).

Dalam pemberantasan prostitusi yang di razia adalah kaum perempuan (korban) padahal pembelinya adalah kaum laki-laki yang bebas jajan sana-sini.

Perhatikan kejahatan yang bermula dari hasrat seksual tak terkendali milik laki-laki, dalam pemberantasannya justru perempuan yang dianggap biang masalah.

Yang sering diungkit ketika perempuan terjun ke publik adalah :jangan lupa kodrat mengurus rumah tangga.
Lho...siapa yang memisahkan pekerjaan dengan urusan rumah tangga?
bukankan kebijakan laki-laki?.
Pernah melihat ibu tani bekerja di sawah yang masih menggendong anaknya?

Realistis lah. Kita tidak bisa menutup mata, perempuan bekerja sekarang karena tuntutan hidup. Bukan sekedar gengsi wanita karir...tapi banyak yang murni mencari makan, mungkin membantu suami, atau bahkan memberi makan suami dan anaknya (contoh:TKW).

Siapa yang berjuang memperhatikan hak mereka jika perempuan tak terjun ke politik dan memberikan kemudahan dan penghargaan selayaknya bagi kaum perempuan.
Bukankah baik jika perempuan di beri ruang bekerja tetapi tetap terjaga keutuhan keluarga (unsur terkecil negara)?.

Jika perempuan (visioner) semakin banyak di politik,tentu keadaan yang lebih baik bagi perempuan akan lebih mudah terwujud.

Saya setuju dengan pendapat mu bahwa Perempuan memang cenderung plegmatis, memilih diam saat terzholimi. Melihat yang salah tetapi tetap tak berbuat. Mungkin akan banyak perempuan memilih Golput?..Aku tak heran lah.

Saranku...benar-benar buka mata. Lihat nasib kaum perempuan. Benarkah diammu menyelesaikan persoalan?
sebuah pepatah berkata, Berbuatlah!, atau kamu adalah bagian dari persoalan itu sendiri.
-------------------------

balasan kesal di sebuah milist
pena pera

Malahayati, Cut Nyak Dhien dan Inong Balee

Seminggu lebih menikmati angin pantai Meulaboh, hijau hutannya, subur tanahnya, nikmat dan harum kopinya. rasanya tak sabar merekamnya dalam untaian kata.

Nah entah kenapa atau memang sudah kebiasaanku mulai mengamati lingkungan sosial dari permasalahan perempuan dahulu.
Maka mulailah aku memotret perempuan aceh. Bukan memotret kecantikannya...tp kecantikan sejarahnya.

begini...

Teringat aku nama Malahayati, Cut Nyak Dhien dan Inong Balee.
Tiga Tokoh dan ikon perempuan aceh. Malahayati sang pelaut perempuan yang tangguh, Cut Nyak Dhien, pejuang pantang menyerah, dan inong balee... janda2 yang berani terjun ke medan perang. Perempuan-perempuan ini meng"abadi". Dikagumi atas keberaniannya, mungkin karena kaum hawa terlanjur di pandang penakut, cengeng dan pasif.
tapi perempuan2 aceh ini.....agresif, dan menyerang!.

(Sedikit membandingkan dengan suku ku sendiri. Batak!. sumpah aku iri....
karena perempuan Batak tak ada yang sepopuler mereka. walapun ketidakpopuleran perempuan batak tak secuilpun mengurangi rasa hormatku pada Ibu dan opung2 boru ku...he...he)

Hmmmm....
eits... tapi ada yang aneh dengan perempuan aceh sekarang ini.
sebentar kubalik dulu lembar sejarah yang terdekat....

ah..ya... ini dia...
Momentum perjanjian damai Aceh dan Indonesia!

Lho?! mana perempuan Aceh?
what up Gals?
ada apa?

kebetulan ku baca Koran serambi, pada sebuah cuplikan wawancara dengan Syarifah...(ah aku lupa nama lengkapnya, tapi aku pernah ketemu di Lhoksumawe dulu, ternyata masih jd aktivis ampe sekarang). Syarifah mengakui bahwa tingkat peran perempuan aceh pada perjuangan damai sangat rendah....

nah lo....

Teringat aku ketika pertemuan masyarat Aceh/calon pemilik rumah yang akan dibangunkan rumah oleh yayasan tempat aku bekerja. Perempuan2nya cerdas dan objektif. dengan lugu bertanya tentang gambar desain rumah dan aturan main pelaksanaan pembangunan yang partsipatif terhadap masyarakat. Tiba-tiba mereka dibungkam oleh seorang lelaki yang sepetinya disegani di desa tersebut. Lelaki itu nyeletuk keras dalam bahasa aceh bercampur bahasa Indonesia. sepatah-patah kutangkap maksudnya. yang jelas kudengar dia bilang, " perempuan tak usah didengarkan bicaranya, nanti bisa-bisa kita masuk neraka!"
heh!?kejam amat sih...pikirku saat itu. dan memang perempuan2 itu tak banyak bicara lagi setelah itu.

o..o..oh..
jika bicara saja dilarang , Mungkinkah akan ada Cut Nyak Dhien, Malahayati dan Inong Balee, para pejuang aceh damai ?